Jon Koordinator PETI Semerangkai Koordinasi ke APH

 

 


SANGGAU - INB, Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali ramai di aliran sungai Kapuas di Desa Semerangkai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan barat.

Pantauan media dilapangan, Rabu (1/4/2026) tampak kegiatan puluhan lanting sedang beroperasi mencari emas disungai Kapuas hingga diduga mencemari sungai.

Seorang warga Dusun Mapai yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, penambang emas di Semerangkai sudah berlangsung lama. Diduga ada oknum berinisial Jon menjadi koordinator pertambangan liar di Semerangkai yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), sehingga kegiatan penambang emas didaerah ini lancar tanpa hambatan.

Pada tempat berbeda, seorang pekerja penambang emas menyampaikan bahwa "setoran dari lanting dipungut untuk biaya keamanan,  dan untuk Pemerintahan Desa ada lagi tersendiri", tegas sumber.

Terkait aliran dana ke APH, Kasat reskrim Polres Sanggau belum berhasil dikonfirmasi INB.

Mengacu  pada perintah Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto yang menyerukan agar seluruh jajarannya bersama-sama memberantas PETI di Kalbar, kini menjadi isapan jempol.
Kegiatan PETI Semerangkai bukti nyata adanya pembiaran dari APH, dan ini merupakan pembangkangan terhadap perintah Kapolda.

Ketidak berdayaan Kapolres Sanggau menertibkan PETI di Semerangkai menjadi gambaran lemahnya kinerja kepolisian di Kabupaten Sanggau.

Masyarakat berharap agar Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo turun tangan meninjau masalah PETI Semerangkai untuk diusut tuntas, termasuk dugaan keterlibatan aparat.

(Tim)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Polres Landak Tahan Anak Dibawah Umur Tanpa Pemberitahuan Keluarga

Image
  LANDAK - INB, Tuduhan pencurian tandan buah sawit yang dilaporkan pihak PT. Putra Indotropikal (Wilmar grup) di Desa Rasan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak melibatkan anak dibawah umur. Kapolres Landak melalui Kasat Reskrim IPTU Kusyanto mengatakan, tiga orang ditangkap petugas Brimob yang bertugas di area PT.PI kedapatan mencuri buah sawit milik perusahaan menggunakan mobil seorang warga yang dioperasikan pencuri tanpa izin pemilik mobil. Polisi meminta pemilik mobil menunjukkan bukti kepemilikan mobilnya guna memastikan legalitas mobil. "Jika tidak lengkap, maka disita untuk negara", tegas Kasat Reskrim. Permintaan penyidik telah dipenuhi pemilik mobil dengan menyerahkan surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB.  Setelah 5 hari penahanan dilakukan Polisi terhadap 3 tersangka, pemilik mobil mengajukan Restoratif Justice (RJ) kepada Kapolres Landak mengingat salah satu warga yang ditahan masih berada dibawah umur. Ketika ditanya mengenai surat pemberitahuan penahanan, Y m...
Read more

Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Semakin Dekat

Image
  PONTIANAK- INB, Wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa pemekaran wilayah kini bukan sekadar agenda administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan luasnya wilayah provinsi menjadi tantangan nyata dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang efektif kepada masyarakat. Menurutnya, rentang kendali yang panjang membuat sejumlah daerah membutuhkan perhatian lebih cepat melalui pembentukan daerah otonomi baru. “Prioritas kami saat ini adalah memperjuangkan pemekaran wilayah karena kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan terus meningkat,” ujar Norsan di Pontianak, Minggu (28/6/2026). Ia menjelaskan, wilayah timur Kalimantan Barat menjadi salah satu kawasan yang paling membutuhkan pendekatan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat. Kehadiran Provinsi Kapuas Raya diyakini mampu memp...
Read more

PH Hadi Mulyadi Desak Polisi Selesaikan Kasus Terlapor Edi Riyanto

Image
  MELAWI - INB, Penasehat Hukum (PH) Hadi Mulyadi, Marada Manurung, S.H. memberikan komentarnya terkait lambanya penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik Hadi Mulyani hingga satu tahun masih dalam proses menunggu pendapat ahli. Marada menjelaskan (17/6/2026), Polisi Resort Melawi mengirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) ke tim advokat tertanggal 22 April 2026. Edi Rianto (ER) diduga telah melakukan tindak  pidana  fitnah dan pencemaran nama baik menuduhkan suatu hal yang merendahkan martabat atau mental orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Jo pasal 45 ayat (4) Undang- undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Marada mengatakan, "perbuatan terlapor telah menyakiti hati klaien kami,  hingga merasa nama baiknya telah dicemarkan"  karena dituduh melakukan pungli. Mental klaien kami dijatuhkan bersama keluarganya melalui stat...
Read more